Info

Akademisi dan pengajar pendidikan antikorupsi Ulul Albab menegaskan bahwa isu kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis hukum. Menurutnya, dalam hukum pidana korupsi Indonesia, kerugian negara tidak boleh diasumsikan, melainkan harus dibuktikan sebagai fakta hukum yang nyata dan terukur. Ulul Albab menjelaskan, ketentuan mengenai kerugian negara secara tegas diatur dalam […]

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) resmi melakukan langkah penyederhanaan proses verifikasi Kepesertaan BPJS Kesehatan demi mempercepat proses Pengembalian Keuangan (PK) jemaah haji khusus. Seperti dilansir dari Instagram resminya, pada Jumat (23/1/2026), Kemenhaj mengungkapkan bahwa kendala utama dalam proses PK Haji Khusus selama ini terletak pada tahapan verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan.  Untuk mengatasi persoalan