Semua informasi mengenai Haji
Polemik mengenai alokasi 8 persen kuota haji Indonesia untuk jemaah haji khusus belum berujung pada perubahan ketentuan. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) tidak dapat diterima. Putusan tersebut […]
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah. Terbaru, kementerian tersebut meluncurkan Integration Portal, sebuah platform digital terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan dengan instansi pemerintah maupun sektor swasta, baik di tingkat domestik maupun internasional. Peluncuran portal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pertukaran data,
Pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan terhadap kepatuhan jemaah haji dan umrah terkait masa izin tinggal di Kerajaan. Perusahaan penyedia layanan haji dan umrah kini diwajibkan segera melaporkan jemaah yang tetap berada di Arab Saudi setelah izin tinggalnya berakhir. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada denda hingga 100.000 riyal Saudi (SR) atau sekitar Rp482 juta.
