Haji

Proses legislasi revisi aturan pengelolaan dana haji memasuki tahap lanjut. Badan Legislasi DPR RImenyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam rapat pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026). Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan setuju agar RUU tersebut diproses ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Judul RUU Diubah, Tak

Besarnya aliran dana ke luar negeri dari penyelenggaraan haji dan umrah kembali menjadi perhatian pemerintah. Di tengah upaya menjaga stabilitas devisa dan memperkuat ekonomi domestik, sektor perhajian dinilai menyimpan potensi kebocoran arus keuangan yang masih terlalu besar. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto agar arus devisa dari haji dan umrah dapat ditekan secara signifikan. Fokusnya bukan semata