Info

Pemerintah menegaskan kebijakan distribusi kartu nusuk bagi jamaah calon haji Indonesia harus tuntas sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Langkah ini diambil menyusul evaluasi penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya yang masih menyisakan persoalan akses jamaah di Tanah Suci. Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid menegaskan kartu pintar atau smart card nusuk wajib

Transisi regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dinilai masih menyisakan persoalan besar di lapangan. Sejumlah aturan turunan belum tersedia, menyebabkan kekosongan hukum yang berdampak langsung pada penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umrah. Ketua Umum HIMPUH Muhammad Firman Taufik menyebut kondisi ini membuat PIHK dan PPIU berada dalam situasi